Menjadi Karyawan yang Peduli Pajak, Cari Tahu Mengenai PPh 21 (Bagian 2)

Terlebih dahulu, harap membaca artikel Menjadi Karyawan yang Peduli Pajak (bagian 1).

Apakah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)?

Berdasarkan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 9 Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan kena pajak berlaku bagi:
  • Pegawai tetap
  • Penerima pensiun berkala
  • Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
  • Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
  1. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah  borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  2. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan
  3. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh adalah penghasilan bruto.

Pada dasarnya, peserta wajib pajak adalah seseorang pekerja yang memiliki penghasilan. Berikutnya, perlu diperhatikan tarif PPh 21 untuk rentang penghasilan dalam 1 tahun yang berbeda-beda agar tidak terjadi kesalahan saat Anda akan melakukan pembayaran pajak.

Bagaimana Penetapan Tarif PPh 21?

Cara perhitungan tarif PPh 21 diperoleh dari jumlah penghasilan kena pajak yang dibulatkan ke bawah ke ribuan penuh. Berikut ini merupakan penghasilandan prosentase tarif pajak PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 17 ayat (1) huruf a:

  1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 adalah 5%
  2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 adalah 15%
  3. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 adalah 25%
  4. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 adalah 30%
  5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan namun tidak memiliki NPWP, akan dikenai peraturan mengenai tarif PPh 21 sebagai berikut ini:

  1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
  2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
  3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
  4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

 

Bagaimana Perhitungan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Berikut ini merupakan tarif PTKP terbaru berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

  • Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
  • Rp 4.500.000 tambahan bagi Wajib Pajak yang menikah
  • Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  • Rp 4.500 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Demikianlah pembahasan terkait dengan PPh 21 yang perlu diketahui. Bagi bagian keuangan di perusahaan, yang bertugas untuk melakukan perhitungan pajak tentu di era teknologi saat ini tidak perlu terlalu pusing dikarenakan ada software perhitungan pajak yang dapat membantu. Selain itu, aplikasi di e-billing Dirjen Pajak sudah bisa melakukan perhitungan secara otomatis. Demikian, informasi singkat terkait dengan PPh 21.

Incoming search terms:

hrd mengenai pajak

Menjadi Karyawan yang Peduli Pajak, Cari Tahu Mengenai PPh 21 (Bagian 1)

Sudah dapat dipastikan, sebagai seorang karyawan, Anda tentu saja akan memperoleh gaji setiap bulannya sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap setiap karya yang sudah Anda berikan untuk perusahaan. Namun demikian, sudah tahukah Anda bahwa dibalik gaji yang diterima setiap bulannya menyimpan tanggung jawab besar kepada negara? Ya, tanggung jawab tersebut adalah PPh 21. Jika mencermati slip gaji yang Anda terima, biasanya ada keterangan PPh 21. Selain itu, bagi Anda yang berstatus karyawan dan terdaftar memiliki NPWP, maka Anda berkewajiban untuk melakukan pelaporan SPT setiap tahunnya.

Apakah PPh 21 itu?

Pengertian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 mengenai PPh 21 atau sering juga disebut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Bagaimana Perhitungannya?

Saat ini Anda tidak perlu pusing untuk melakukan perhitungan PPh 21 secara tepat, karena telah dilakukan secara otomatis. Namun demikian, Anda perlu memahami komponen yang ada di dalamnya berdasarkan PTKP 2016, yaitu sebagai berikut:

  • Penghasilan Bruto (Kotor)

Komponen penyusun penghasilan bruto adalah penghasilan teratur seperti gaji pokok. Selain itu, penghasilan yang tidak teratur (seperti bonus dan THR), BPJS yang ditanggung oleh perusahaan, dan tunjangan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan.

  • Pengurangan Penghasilan Bruto

Komponen penyusun pengurangan penghasilan bruto adalah biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS JHT (Jaminan Hari Tua), jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.

  • PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Pada dasarnya, setiap wajib pajak memiliki kesempatan terkait dengan penghasilah tidak kena pajak. Hal ini berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Jadi, jika Anda adalah suami dan istri yang masing-masing bekerja dan memiliki penghasilan, maka Anda hanya boleh memiliki 1 NPWP saja. Untuk tarif PTKP yang telah diperbaharui oleh pemerintah dapat Anda cek melalui peraturan DIrektur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Tiga poin di atas merupakan hal-hal yang harus Anda cermati. Saat ini Anda tidak perlu bingung karena sudah banyak software yang mempermudah perhitungan pajak. Bahkan, ketika tiba waktunya melaporkan SPT, Anda tinggal mengisi form secara online seperti yang disediakan oleh Dirjen Pajak.

Siapa Sajakah Peserta Wajib Pajak PPh 21?

Peserta wajib pajak PPh 21 sudah pasti seseorang yang bekerja dan menerima penghasilan. Terdapat 6 kategori wajib pajak antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan hal-hal yang menyerupai bentuk uang tersebut.
  3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti dokter, fotografer, model, pemain film, arsitek, pengacara, dan lain-lain.
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. Misalnya saja dalam sebuah perusahaan keluarga pak Seto menjadi direktur di perusahaan X. Namun di perusahaan adiknya, perusahaan Z, pak Seto juga memiliki andil meskipun tidak sebagai direktur. Dengan demikian penghasilan pak Seto wajib dikenai PPh 21.
  5. Mantan Pegawai
  6. Kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, sebagai contoh peserta lomba yang menang, peserta rapat, peserta pelatihan, dan sebagainya.

Jadi dengan 6 kategori tersebut, tentu saja Anda dapat lebih mudah mencermati termasuk dalam kategori apakah penghasilan Anda. Cermati kembali slip gaji yang Anda terima, untuk melihat potongan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan. Jangan malu bertanya kepada bagian yang berwenang. Jika Anda bukan seorang pegawai, cari tahu lebih lanjut Anda termasuk dalam kategori peserta wajib pajak yang mana, dan memiliki rentang penghasilan berapa, sehingga Anda dikenai perhitungan pajak yang seperti apa.

Incoming search terms:

free download software payroll dan pph21